Bappebti Respons soal Kripto Diatur OJK dalam RUU PPSK

                     Bappebti Respons soal Kripto Diatur OJK dalam RUU PPSK                Bappebti Respons soal Kripto Diatur OJK dalam RUU PPSK

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merespons wacana kripto yang bagi diawasi atau diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aturan tersebut digodok paling dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan demi Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur sebab Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto hadir bagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengaku mendukung keputusan pemerintah nantinya. Dengan catatan, kripto tetap demi komoditas bukan mata uang.

"Nantinya pemerintah hendak memindahkan aset kripto ke OJK, tapi tidak seketika saat RUU PPSK diundangkan. Jadi, ada masa peralihan," katanya, Rabu (2/11).

Didid menjelaskan dalam masa peralihan nan diperkirakan senyampang 5 tahun tercatat, Bappebti akan mecoba menciptakan peraturan tata kelola. Tujuannya, agar ekosistem kripto bisa tetap berkelanjutan (sustain) sungguhpun nantinya beralih ke OJK.

Namun, Didid menolak narasi bahwa Bappebti tidak kompeten terdalam mengelola kripto semasih ini tenggat akhirnya pantas dialihkan ke OJK. Ia menunjukkan bahwa pelanggan aset kripto tenggat akhir Oktober sudah mencapai 16,1 juta pelanggan.

Bappebti memang belum bisa membentuk bursa aset kripto, tapi Didid menjelaskan pihaknya sedang mengupayakan realisasi hal itu dalam durasi dekap.

Paling tidak paling dalam masa transisi sebelum resmi beralih ke OJK.

"Pemerintah perlu memastikan pengelolaaan aset kripto ini berjalan lewat tidak marah. Siapapun itu mari kita jaga sama-sama, apakah ada di Bappebti, OJK, atau apa pun nanti perlu tetap sustain," tegasnya.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, mesti dilibatkan dengan RUU PPSK terkemuka.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di paling dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," kainterogasi paling dalam daftar adapun sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas kondisi aset kripto dengan bawah OJK lagi BI bagaikan mata uang, atau tetap bagaikan komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital antara dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]